JEDDAH, iNews.id - Komisi VIII DPR meminta calon jemaah haji ilegal yang nekat berangkat haji menggunakan visa nonhaji segera kembali ke Indonesia. Imbauan itu sebagai dukungan kepada pemerintah Arab Saudi yang menerapkan aturan untuk menertibkan jemaah haji ilegal.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, mengungkapkan kekhawatirannya atas banyaknya calon jemaah yang memaksakan berhaji dengan visa nonhaji, seperti visa ziarah dan visa umrah. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan sangat berat termasuk deportasi, denda 10.000 Riyal, dan cekal selama 10 tahun.
"Pada prinsipnya, kami mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah Arab Saudi dalam menertibkan jemaah haji yang tidak menggunakan visa haji yang sesuai," ujar Ashabul Kahfi saat tiba di Bandara Jeddah, Sabtu (8/6/2024).
Dia menegaskan apabila memaksakan diri berhaji dengan visa nonhaji akan berakibat fatal, karena calon jemaah haji akan mendapatkan sanksi dari pemerintah Arab Saudi.
"Sebenarnya, calon jemaah haji ini lebih menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan mereka dengan menjanjikan ibadah haji," kata Kahfi.
Lebih lanjut, Kahfi menjelaskan tahun ini pemerintah Arab Saudi memperketat kontrol terhadap calon jemaah haji yang masuk ke Mekkah. Hal ini untuk mencegah lonjakan jemaah haji yang melebihi kapasitas, yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran ibadah haji.
"Tahun ini sudah sangat sulit masuk ke Mekkah. Kalau jemaah haji over kapasitas, itu akan mengganggu keamanan dan ketertiban, bahkan membahayakan jemaah lain," tegas Kahfi.