Senator asal Papua itu menyampaikan, DPD dalam sidang paripurna telah memutuskan pembentukan Pansus Papua. Dia menyatakan, Pansus tersebut saat ini sedang dalam tahap finalisasi.
"Ini sedang diproses dan minggu depan diharapkan sudah disahkan. Pansus ini akan membahas berbagai persoalan Papua secara lebih fokus dan menyeluruh," katanya.
Yorrys juga menegaskan, tidak ada alasan untuk melarang pemutaran film tersebut. Menurutnya, di era keterbukaan saat ini, pelarangan terhadap karya atau diskusi publik justru tidak relevan.
“Kenapa harus dilarang? Ini era keterbukaan. Saya juga sudah tanyakan langsung kepada Menko Polkam dan ditegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terkait pemutaran film itu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Yorrys turut menyoroti dampak eksploitasi hutan di Papua. Dia meminta semua pihak terus menyuarakan persoalan pengerusakan hutan yang terjadi, baik di Papua maupun wilayah lain di Indonesia.
Selain itu, Yorrys menyoroti adanya laporan harga pembebasan tanah adat yang sangat rendah dan tidak manusiawi.