SAMARINDA, iNews.id - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan mobil dinas yang sempat menjadi perbincangan publik sudah dikembalikan sejak awal Maret 2026. Selain itu, untuk anggaran telah dialihkan ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah tanggal 2 Maret sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini dan administrasinya sudah selesai di tanggal 11 Maret,” ujarnya dikutip dari iNews Kutai, Sabtu (21/3/2026).
Rudy menjelaskan langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang luas di Kaltim.
“Pertama, dengan mendengarkan banyaknya aspirasi daripada masyarakat, menimbang, melihat situasi dan kondisi. Kami sudah mengembalikan kendaraan Pemprov Kaltim yang seyogyanya akan kita pergunakan untuk kegiatan pembangunan,” katanya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kaltim untuk mengingatkan semuanya. Kami sangat mendengarkan seluruh kritik dan saran, dan kami sangat menerima itu,” ucapnya.
Rudy menegaskan pengembalian kendaraan dinas bukan sekadar simbolik. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan mobil kini difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial.
“Mudah-mudahan lebih bisa bermanfaat untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya standar pelayanan minimum, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk juga kegiatan sosial lainnya,” ujarnya.
Dalam menjalankan aktivitas kedinasan, Rudy mengaku menggunakan kendaraan yang tersedia maupun kendaraan pribadi. Dia sering mengemudi sendiri untuk meninjau kondisi riil masyarakat dan melihat langsung hal-hal yang perlu diperbaiki.
“Saya bawa kendaraan sendiri agar bisa melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan, apa yang harus kita benahi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy meminta maaf jika kebijakan sebelumnya kurang berkenan dan mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pembangunan di Kaltim.