Dia menjelaskan delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan dalam Dewan Perdamaian Gaza, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.
Hassan juga menekankan proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.
Hassan pun menilai pertemuan dengan Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Dewan Perdamaian Gaza, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya.
“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.