JAKARTA, iNews.id – DPP Partai Demokrat akan menjatuhkan sanksi bagi kader yang tak mengikuti instruksi partai, termasuk soal dukungan di Pilpres 2019. Sanksi akan disesuaikan dengan derajat kesalahan kader tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Partai Demokrat memiliki dewan kehormatan yang berfungsi membina kader partai. Salah satu tugas dewan kehormatan yakni memanggil kader yang berbeda pilihan politiknya dari pimpinan pusat.
"Di Partai Demokrat itu diwajibkan setiap kader harus loyal kepada apa yang diputuskan pimpinan. Memang fatsun (sopan santun)-nya demikian," kata Syarief di Jakarta, Selasa, (4/9/2018).
Sejumlah politisi yang selama ini diusung Demokrat menyatakan dukungannya atau berlabuh di barisan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka antara lain Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar.
Dukungan ini tentu berbeda dengan sikap Partai Demokrat yang telah mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Demokrat berada dalam koalisi bersama Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
Syarief tak merinci bentuk sanksi tersebut. Yang pasti, kata dia, sanksi diberikan jika kesalahan itu terbukti. Sanksi akan menyesuaikan seberapa besar kesalahan kader tersebut. Jika dianggap berat kemungkinan konsekuensi dari sanksi juga akan semakin berat.
"Ya macam-macam, kalau terlalu berat ya konsekuensinya berat. (Mendukung pihak lawan) kalau menurut saya berat," ujarnya.