Rosan menuturkan, kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor swasta, dalam hal ini Lippo Group, diperlukan agar pengembangan kawasan hunian dapat dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan bagi masyarakat.
"Melalui kolaborasi ini kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian dapat memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.
Setelah peninjauan lokasi tersebut, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan kawasan hunian. Tahap ini meliputi penyusunan skema pengembangan kawasan, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesempatan yang sama, Yayasan Pelita Harapan milik James Riady yang juga CEO Lippo Group, menyampaikan pernyataan niat untuk menyerahkan tiga bidang lahan di kawasan tersebut kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.