Menurut Harkristuti, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan.
"Dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," katanya.
Sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan petisi seruan "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat" di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024). Petisi seruan yang disampaikan para guru besar, dosen, dan mahasiswa Unpad itu berisi kritikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual, sivitas akademika Unpad menyerukan agar pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.
"Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten," ucap Ganjar.
Ganjar juga meminta, Jokowi dan para elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
"Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu," katanya.