Sehingga, kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokra ini, seorang pemimpin itu bukan hanya memiliki legalitas tapi juga harus mempunyai legitimasi. Tentu, kekuasaan yang diraih sesuai dengan tatanan konstitusi yang berlaku melalui pemilu yang jujur dan adil sehingga betul-betul mendapat mandat yang kuat dari rakyat.
"Pemimpin seperti itu sah, legitimate, dan legal," imbuh mantan Menko Polhukam ini.
Yang tidak kalah penting, sambung SBY, kaum aktivis dan komunitas sosial ini ada untuk memastikan kekuasaan digunakan dengan benar. Karena kekuasaan itu memerlukan kontrol dan keseimbangan dari pemegang kekuasaan lain yakni rakyat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan baginya, adanya kontrol itu terasa indah.
"Power must not go unchecked. Siapa yang mengecek? Another power. Ada check and balances dalam Trias Politica, misalnya antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Check and balances antara negara dengan rakyat, pemimpin dengan yang dipimpin. Itu indah sekali, dalam rangka to ensure bahwa tidak ada itu power should not be unchecked, mesti ada pengecekannya," ujarnya.
Dalam kaitan itu, SBY mengakui hal itu akan berjalan sangat dinamis dan beragam. Namun dia menegaskan pemimpin tidak akan salah jalan dan salah mengambil keputusan jika mendapat kontrol dari rakyat.
"Bukan hanya kekuasaan yang bisa dikorupsi, kebebasan juga bisa dikorupsi). Kekuasaan yang absolut bisa menyebabkan korupsi yang absolut, begitu juga dengan kebebasan yang absolut yang bisa menyebabkan korupsi. Principal of balance jadi sangat penting, itulah pergulatan dunia politik, demokrasi kaum aktivis," ujarnya.
"Kita sebagai young nation, young democracy yang dari hari ke hari terus menyempurnakan demokrasi kita sebagusnya tidak pernah lelah untuk belajar dan belajar, dan insya Allah masa depan kita demokrasi kita akan makin baik sehingga prinsip dari oleh dan untuk rakyat dapat dipenuhi," tutur SBY.