“Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing,” tuturnya.
Prabowo kemudian mengenang pengalamannya saat menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saat itu, dia menghadap Aburizal Bakrie untuk menyampaikan keberatan terhadap rencana impor beras yang dinilai dapat merugikan petani dalam negeri.
“Waktu itu saya Ketua Umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian waktu itu namanya adalah Aburizal Bakrie. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai Ketua Umum HKTI saya menghadap dan saya menghimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal,” ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, saat itu terdapat pandangan dari sejumlah kalangan yang menilai impor beras lebih menguntungkan apabila negara lain mampu memproduksi beras dengan biaya lebih rendah dan lebih efisien.
“Waktu itu banyak pakar-pakar yang pinter-pinter, sampai sekarang masih menganggap dirinya pinter, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia? Kalau petani Indonesia... ini kata-kata beliau, bukan Pak Aburizal Bakrie tapi salah satu penasehatnya, 'Kalau petani Indonesia tidak efisien', itu kata-kata beliau. 'Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam'. Itu pandangan orang-orang pinter itu saudara-saudara,” katanya.
Pernyataan tersebut, kata Prabowo, membuat dirinya terkejut sekaligus prihatin. Dia menilai, pandangan yang hanya berpatokan pada efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan nasib petani merupakan cara pandang yang keliru.
“Saya kaget, saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka,” ujarnya.