Kabinet Burhanuddin Harahap yang didominasi politisi Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) itu menunjuk lagi Nasution sebagai KSAD dengan kenaikan pangkat Jenderal Mayor pada 1 November 1955.
Guna meredam friksi berkelanjutan, Nasution kemudian memaparkan konsep Front Lebar atau Jalan Tengah. Inti dari konsep itu adalah TNI takkan berusaha mengambil kekuasaan, namun akan tetap berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan.
“Kita tidak menginginkan dan kita tidak akan menjiplak situasi di beberapa negara Amerika Latin, di mana tentara bertindak sebagai satu kekuatan politik langsung,” kata Nasution pada suatu kesempatan di hadapan taruna Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, Jawa Tengah, pada Desember 1958.
“Demikian pula, kita tidak akan meniru model Eropa Barat, di mana tentara merupakan alat mati dari pemerintah, atau contoh dari Eropa Timur,” ujar Nasution.
Baik Soekarno maupun Nasution, berangsur mulai menyadari kepentingan masing-masing secara lebih akur. Soekarno menyadari bahwa yang mampu mencegah kesatuan RI terpecah adalah tentara.
Di sisi lain, keinginan Nasution pada 17 Oktober 1952 sebelumnya pun akhirnya terlaksana pada 1959. Soekarno melahirkan Dekrit 5 Juli 1959. Parlemen dibubarkan, menyusul dijalankannya sistem Demokrasi Terpimpin.