Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kapasitas fiskal belanja pemerintah pusat agar sebagian besar dialokasikan pada rakyat daripada penyusunan birokrasi.
"Saudara pimpinan dan anggota DPR RI dan hadirin sekalian, berkaitan dengan pembahasan perubahan atas UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Fraksi PDIP DPR RI menyatakan sikap menyetujui perubahan atas UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya," ucap Putra.
Sebelumnya, panja Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah rampung menyusun laporan terkait perubahan beleid tersebut.
Ketua Baleg DPR Supartman Andi Agtas menanyakan kesepakatan para peserta rapat atas kesetujuan laporan Panja.
"Laporan Panja bisa kita terima?" tanya Supratman.
"Terima," seru peserta rapat.