Selain mendorong pembentukan Satgas PHK dan menolak transfer data, aksi ini juga membawa empat tuntutan lain. Seperti hapus outsourcing, sahkan RUU Ketenagakerjaan sesuai Keputusan MK Nomor 168/2024, sahkan RUU Pemilu tentang Pemisahan Pemilu di tingkat nasional dengan Pemilu di tingkat daerah sesuai putusan MK 135/2025, dan Berlakukan pajak yang berkeadilan bagi buruh, yaitu PTKP dinaikkan Rp7,5 juta per bulan.
Said mengatakan, total ada enam tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut. Tuntutan ini merupakan reaksi buruh terhadap dampak kebijakan tarif Donald Trump dan menurunnya daya beli kaum buruh dan masyarakat.
"Titik tekan aksi ini diakibatkan oleh ancaman gelombang PHK akibat kebijakan tarif Donald Trump, sudah setahun putusan MK Nomor 168/2024 keluar tapi RUU Perburuhan yang baru belum juga dibuat oleh DPR dan Pemerintah," kata dia.