JAKARTA, iNews.id - Konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dinilai mulai menekan sektor industri nasional. Tekanan ini terlihat dari kenaikan biaya energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan industri dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, lonjakan harga energi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga mendorong langkah efisiensi.
"PHK itu bukan lagi ancaman, tapi sudah di depan mata. Banyak perusahaan sudah memberi sinyal akan melakukan efisiensi," ujarnya sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (7/4/2026).
Iqbal menjelaskan, tekanan biaya produksi akibat situasi global dapat mempersempit ruang gerak industri nasional, terutama sektor manufaktur yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja di berbagai sektor.
Selain faktor energi akibat konflik internasional, Said Iqbal juga menyoroti kebijakan impor yang dinilai berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja domestik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masuknya kendaraan impor dari luar negeri yang dianggap mengurangi peluang produksi di dalam negeri.
Ia menjelaskan, jika produksi dilakukan di dalam negeri, rantai pasok industri dapat menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Namun, jika pemerintah memilih impor langsung, ancaman kehilangan pekerjaan meningkat.
“Ini bukan sekadar soal harga lebih murah. Ini soal hilangnya lapangan kerja,” tegas Said Iqbal.