JAKARTA, iNews.id - Video Bupati Bolaang Mangondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar protes bantuan Presiden Joko Widodo (Banpres) untuk UMKM disalahgunakan viral di media sosial. Sehan menilai banpres tersebut dimanfaatkan para pengusaha jasa keuangan.
Merespons hal itu, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki memastikan pihaknya melibatkan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku UMKM.
"Tidak benar tudingan bahwa KemenkopUKM tidak melibatkan pemerintah daerah dalam proses penyaluran. Faktanya sejak awal BPUM digulirkan, daerah dilibatkan sebagai lembaga pengusul. Mayoritas penerima bantuan yakni 44 persen dari 12 juta pelaku usaha mikro juga atas usulan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia," kata Teten dalam keterangannya, Minggu (27/12/2020).
Teten menjelaskan, KemenkopUKM sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam program ini hanya sebagai verifikator. Menurut dia, validasi data calon penerima dilakukan secara berlapis melalui Dukcapil Kemendagri, SIKP Kemenkeu, SLIK OJK, dan pengecekan Know Your Customer di bank penyalur (BRI, BNI, dan BNI Syariah).
"Calon penerima yang memenuhi syarat menerima bantuan hibah Rp2,4 juta langsung ditransfer ke rekening tanpa potongan sepeserpun," tegas dia.