Terkait hal itu, Dede Yusuf menyebut rencana mengubah sistem pendidikan sudah masuk Prolegnas (program legislasi nasional). Bahkan sudah dibuat Panja (panitia kerja) serta mengadakan pertemuan dengan stakeholders terkait data-data dan strategi untuk merevisi Kurikulum Pendidikan Nasional dengan penguatan nilai Pancasila.
“Mengubah kurikulum ini butuh waktu paling sedikit dua tahun. Kami tengah menyusun roadmap, blue print untuk memikirkan pendidikan yang adaptif,” tutur Dede.
Menurut dia, pendidikan berbasis Pancasila itu idealnya mengarah pada konteks pelajar mampu berpikiran secara global namun bersikap secara nasional.
“Jadi nilai-nilai Pancasila itu hubungannya dengan adab dan akhlak. Unsur agama tetap penting tapi tidak membuat klasterisasi Pancasila, memecah. Pancasila tetap Pancasila, identitas bangsa pemersatu,” kata Dede.
Komisi X DPR memandang Pancasila memang perlu masuk ke dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. Pentingnya memberikan pemahaman pembelajaran karakter Pancasila pada peserta didik sejak dari awal dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Ini juga menjadi penting dan tugas BPIP. Melihat negara lain bisa besar karena persatuan. BPIP bisa memulai ke lembaga pendidikan untuk mulai menanamkan nilai Pancasila. Pancasila adalah kami,” ucap Dede.