JAKARTA, iNews.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut keputusan terkait 51 pegawai KPK sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, hanya 24 yang diberikan kesempatan untuk beralih status menjadi ASN.
Sementara sisanya 51 pegawai KPK diputuskan tidak dialihkan statusnya menjadi ASN.
“Itu sudah sangat mengikuti arahan Presiden,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kamis (27/5/2021).
Arahan Presiden Jokowi salah satunya yakni sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam proses alih status tersebut.
“Tidak merugikan itu kan tidak berarti mereka harus jadi ASN. Tidak ada kalimat itu dalam Putusan MK. Tidak merugikan itu juga berarti hak-hak kepegawaian mereka selama ini tetap diberikan,” katanya.