Bima Arya: Apeksi Minta Dana Kelurahan Dialokasikan Kembali untuk Terdampak Covid-19

Putra Ramadhani Astyawan
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat dewan pengurus di Kota Bogor. (Foto: Putra Ramadhani).

BOGOR, iNews.id - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat dewan pengurus di Kota Bogor. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pertemuan itu merupakan rapat pertama kepengurusan Apeksi periode 2021-2024 yang belum lama ini dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Salah satu rekomendasi yang ditekankan Apeksi terkait dana kelurahan

Dana kelurahan dinilai penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak wabah virus corona (Covid-19). "Cukup banyak rekomendasinya, tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan. Di Kabupaten ada dana desa, kami sempat menikmati dana kelurahan itu selama dua tahun tapi kemudian dihentikan. Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery untuk berjuang mengatasi pandemi," kata Bima di Bogor, Minggu (7/3/2021).

Sementara terkait Pilkada serentak, kata dia Apeksi meminta pemerintah mengantisipasi persoalan yang tercipta hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak. Selain itu diperlukan solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak.

"Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak. Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga," ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Heboh Usulan Denda Urus e-KTP Hilang, Wamendagri: Maksudnya Biaya Cetak Baru

57 tahun lalu

Wamendagri soal Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Birokrasi: Belajar Cepat

57 tahun lalu

Wamendagri soal Bendera One Piece: Bagian Ekspresi yang Demokratis

57 tahun lalu

Ketat! Ini Aturan Tak Boleh Dilanggar Kepala Daerah selama Retreat di IPDN Jatinangor

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal