Mekanisme ini mencakup pendataan serta pencocokan data bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik dari jenjang PAUD sampai SMA/SMK, termasuk para santri di pondok pesantren.
Sebagai upaya menjaga transparansi, BGN telah menyediakan dasbor validasidatapm.bgn.go.id yang dapat diakses oleh publik untuk memantau hasil validasi.
BGN juga mendorong peran aktif kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk melakukan pengecekan data di wilayah otoritas masing-masing.
“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466,” kata Sony.
Lebih lanjut, Sony menjelaskan basis data yang digunakan saat ini merupakan hasil dari pendataan awal yang dilakukan pada rentang Mei hingga Juli 2024.
Pada periode tersebut, proses pengumpulan data melibatkan personel Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum akhirnya diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.
Meski begitu, penguatan kolaborasi antarkementerian serta partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat, BGN optimistis proses validasi ini bakal menghasilkan basis data yang jauh lebih akurat hingga level desa dan kelurahan.