JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan pihaknya terancam kehilangan 7.000 tenaga honorer menjelang pelaksanaan rangkaian Pemilu 2024. Masa kerja ribuan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut akan berakhir pada 23 November 2023.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilu maka perlu kualitas dan kuantitas dari SDM Bawaslu.
"Saya berharap bahwa terkait dengan soal ini pemerintah betul-betul memperhatikan aspek kuantitas SDM, ini penting karena menyangkut tahun Pemilu," kata Ferry, Selasa (20/6/2023).
"Karena itu bisa jadi misalnya kalau memang sudah selesai tenggat waktunya, ada upaya untuk memperpanjang tenaga tenaga honorer untuk keberhasilan dan kualitas Pemilu yang ada, karena saya yakin Bawaslu pengen kualitas Pemilunya itu baik, jadi proses pengawasannya itu juga baik," sambungnya.
Ferry Kurnia Rizkiyansyah --yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Cimahi) itu-- meminta pemerintah untuk memberikan solusi secepatnya mengingat serangkaian proses Pemilu 2024 tidak lama lagi akan digelar.
Politisi Partai Perindo--partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu melanjutkan, pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara juga membutuhkan banyak SDM.