Dia juga mengungkapkan bahwa untuk menjaga stabilitas harga pangan, dibutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun, sementara kebutuhan untuk bantuan pangan bisa mencapai 180.000 ton per bulan. Karena itu, perencanaan dan kesiapan anggaran menjadi sangat krusial.
"Dengan anggaran yang disusun dari awal, intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran," ucap Arief.
"Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan," katanya.
Terkait mekanisme SPHP, Arief menegaskan pentingnya pemanfaatan stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton, jumlah yang dinilai sangat mencukupi untuk kebutuhan intervensi.
“SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap,” ujarnya.