JAKARTA, iNews.id - Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) menyampaikan sejumlah masukan ke pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya terkait tata kelola hingga rantai pasok pangan yang dinilai masih menjadi tantangan dalam implementasi program tersebut.
Hal itu disampaikan DPP APPMBGI saat beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta pada Selasa (28/4/2026).
“Kami membawa hasil kerja kolektif dari Summit yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah. Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” kata Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/4/2026).
Dalam pertemuan itu, APPMBGI memaparkan lima isu utama yang dianggap krusial mulai dari tata kelola program yang perlu diperkuat, rantai pasok pangan yang belum sepenuhnya andal, hingga standar keamanan pangan yang dinilai belum merata di seluruh dapur pelaksana.
Selain itu, asosiasi juga menyoroti pentingnya sertifikasi tenaga pengawas gizi. Langkah ini dianggap perlu untuk menjaga kualitas program yang menyasar jutaan penerima manfaat.