Oleh karena itu, ia berharap pembahasan daftar inventarisasi (DIM) perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dikebut. Sehingga dapat segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat ini.
Dia juga meminta agar Panja RUU Haji tidak menghabiskan banyak waktu untuk membahas DIM RUU Haji. Oleh karenanya, Komisi VIII dipastikan akan maraton membahas rancangan UU ini.
"Untuk itu undang-undang ini dibutuhkan segera untuk selesai, komitmen panja dan komisi 8 bersama pimpinan DPR RI dalam musyawarah diupayakan tanggal 26 sudah bisa dibawa ke pengambilan keputusan tingkat 2," ujarnya