"Kalau Presiden saja sudah memilih untuk tidak lakukan PHK pada tenaga honorer, maka DPR harusnya lebih kencang lagi suaranya untuk menolak dilakukan PHK untuk tenaga honorer. Karena para anggota DPR itu duduk di Senayan tujuannya untuk memperjuangkan nasib rakyat," kata Yerry.
Yerry Tawalujan yang merupakan juru bicara nasional Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- mengusulkan agar 2,3 tenaga honorer diserap menjadi ASN oleh pemerintah.
"Sebaiknya para tenaga honorer itu jika memenuhi persyaratan, diangkat saja menjadi ASN. Serapannya disebar melalui kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah, baik di pusat dan di daerah," ujar politisi Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.