JAKARTA, iNews.id - Usulan perubahan nama Rancangan Undang-Undang Haluan Negara (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Perubahan nama tersebut tidak bersifat substansi.
Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin mengatakan, dalam suasana sekarang semua pihak diminta menahan diri agar semua memiliki kesempatan untuk berpikir jernih, komprehensif dan kontekstual.
"Usulan perubahan RUU HIP menjadi RUU PIP tidak akan menyelesaikan masalah jika substansinya tidak berubah sama sekali, apalagi persepsi publik yang terbentuk cenderung negatif terhadap RUU apapun yang berjudul Pancasila," ujar Yanuar di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Menurutnya, yang diperlukan saat ini, yaitu implementasi Pancasila, bukan penafsiran ideologis filosofis tentang Pancasila.
"Kita memerlukan metodologi, teknik atau cara yang efektif untuk sosialisasi dan operasionalisasi Pancasila yang bisa diterima dan dilakukan semua pihak," ucapnya.
Sosialisasi Pancasila yang dilakukan oleh MPR dan BPIP dinilai masih kurang, tidak memadai dan belum menyentuh partisipasi semua kalangan. Negara, kata dia harus membuka peluang, mendorong dan memfasilitasi agar sosialisasi tersebut tidak menjadi monopoli lembaga tertentu saja.
"Biarkan semua pihak memiliki akses yang terbuka untuk terlibat dalam sosialisasi dan pemasyarakatan Pancasila ini," ucapnya.