Oleh karenanya, Meutya berharap di 2026 aturan pembatasan bisa diterapkan oleh pemerintah Indonesia.
Meutya menekankan, jika ada platform media sosial yang tidak patuh dengan aturan, dipastikan ada sanksi yang akan dijatuhkan, antara lain sanksi administrasi, denda, hingga pemutusan akses.
"Mengenai sanksi, nanti kami akan keluarga Permen. Semua sedang digodok. Saat ini prosesnya adalah kami lakukan uji petik di mana anak-anak di Jogja sedang kami lakukan survei terhadap mereka, kami berikan waktu untuk masuk ke PSE besar, lalu mereka akan memberikan feedback," papar Meutya.