Selain itu, KSPI juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global dan kebijakan domestik. Konflik geopolitik internasional dinilai berdampak pada kenaikan biaya energi yang memicu efisiensi di sektor industri.
Menurut Said Iqbal, konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdampak pada kenaikan harga energi, khususnya BBM untuk sektor industri. Hal ini meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang pada akhirnya mendorong efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
“PHK itu bukan lagi ancaman, tapi sudah di depan mata. Banyak perusahaan sudah memberi sinyal akan melakukan efisiensi,” katanya.
Tuntutan berikutnya adalah reformasi pajak yang dinilai lebih berpihak kepada pekerja, termasuk usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan serta penghapusan pajak untuk THR, JHT, dan dana pensiun.
Selain isu ketenagakerjaan, buruh juga mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang hingga kini belum disahkan meski telah lama masuk agenda legislasi.