Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk memberikan informasi kepada lebih dari 48 juta peserta melalui WhatsApp dan berbagai kanal komunikasi lainnya.
“Nah dari sini lalu BPJS berusaha kalau dia tidak aktif, kasih tahu, yang kita kasih tahu cukup banyak ya, lebih dari 48 juta, kita WA gitu, jadi kita kasih tahu,” katanya.
Masalah lainnya, kata Ghufron, muncul dari peserta PBPU yang terdaftar di pemerintah daerah (Pemda), dengan jumlah yang dinonaktifkan mencapai 11 juta orang. Hal ini disebabkan oleh kesulitan anggaran yang dialami beberapa daerah.
“PBPU Pemda yang dinonaktifkan itu 11 juta, jadi kan ada beberapa gitu apa dari pemotongan anggaran kesulitan gitu. Nah ini tentu yang PPU nonaktif, bekerja atau anak di usia di luar tanggungan itu sekitar 10 juta. Jadi itu ya,” katanya.
Namun, Ghufron menegaskan bahwa meskipun lebih dari 50 juta peserta tidak aktif, bukan berarti mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Peserta yang terdaftar nonaktif dapat segera mengaktifkan status mereka jika melapor kepada BPJS atau pemerintah daerah setempat.