Dia mengapresiasi progres pemerintah daerah yang berhasil mengurangi jumlah desa tanpa listrik. Namun, menurutnya, penyelesaian desa-desa yang tersisa akan menjadi tantangan terbesar karena berada di wilayah dengan kondisi geografis yang lebih kompleks sehingga membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Penurunan jumlah desa yang belum berlistrik menunjukkan arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan berikutnya adalah memastikan penyelesaian desa-desa yang paling sulit dijangkau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, penyelesaian persoalan lahan, dan koordinasi lintas sektor agar target elektrifikasi 100 persen pada 2027 dapat diwujudkan," katanya.
Dia menambahkan, keberhasilan program listrik desa harus diikuti dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Pemanfaatan listrik, lanjutnya, perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, sektor perikanan, pertanian, hingga memperluas layanan digital di desa.
"Elektrifikasi harus menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya ekonomi desa. Ketika listrik tersedia, produktivitas masyarakat meningkat, UMKM berkembang, investasi lebih mudah masuk, dan kualitas layanan publik ikut meningkat. Karena itu, program listrik desa harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara berkelanjutan," katanya.
Menurutnya, komitmen yang disampaikan Gubernur Sherly Tjoanda perlu dikawal melalui kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerataan akses listrik menjadi kunci mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.