Mbak Ita pun menargetkan untuk ke depannya agar mencapai kategori tertinggi yakni KLA, pihaknya akan mendorong OPD dan pemangku kepentingan untuk berupaya dalam memenuhi hak-hak anak di dalam berbagai aspek kehidupan.
Sementara itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan hingga saat ini belum ada kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan tertinggi, yakni KLA dari penilaian yang dilakukan tim. Meski demikian, lanjutnya, penerima KLA Utama pada tahun ini meningkat menjadi 19 kabupaten/kota dari penilaian tahun lalu hanya sebanyak delapan kabupaten/kota.
Bintang Puspayoga berharap penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 bisa menjadi cambuk penyemangat bagi daerah untuk bekerja lebih keras dalam melindungi kelompok anak dan memastikan pemenuhan haknya.
Terlebih, penghargaan KLA tersebut terasa kian istimewa di tengah kuatnya keinginan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh berbagai pihak yang berbondong-bondong bekerja keras mewujudkan cita-cita menuju Kabupaten/Kota Layak Anak dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 serta Indonesia Emas 2045.
“Capaian yang menggembirakan ini bukanlah suatu tujuan akhir, tetapi suatu proses dan penyemangat untuk semakin maju dalam memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di daerahnya masing-masing. Besar harapan saya bahwa daerah yang berhasil mendapatkan prestasi terbaiknya dapat menjadi inspirasi dan membagikan praktik-praktik baiknya bagi daerah lain yang juga sama-sama sedang berjuang menuju Kabupaten/Kota Layak Anak,” ujar Menteri PPPA.