JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 13 Asosiasi Haji dan Umrah menolak legalisasi umrah mandiri yang diusulkan masuk dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU). Apa alasan di balik penolakan tersebut?
Menurut Juru Bicara 13 Asosiasi, Firman M Nur umrah mandiri justru memberikan dampak terhadap minimnya perlindungan bagi jemaah. Oleh karena itu, pasal yang mengatur legalisasi ketentuan tersebut perlu ditolak masuk dalam RUU PIHU.
"Kami khawatir akan hadir adalah oknum-oknum mungkin yang tidak bertanggung jawab," ujar Firman usai melakukan pertemuan dengan pengurus PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (18/8/2025).
Ketua Umum DPP AMPHURI itu menjelaskan, ibadah umrah memiliki hal berbeda dengan perjalanan ke luar negeri lainnya. Paling penting adalah adanya bimbingan bagi jemaah selama di Arab Saudi, juga jaminan keamanan, kenyamanan serta perlindungan masyarakat.
Firman mengatakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjadi pihak yang bisa memberikan pemberian bimbingan keagamaan bagi jemaah selama di Arab Saudi. PPIU juga berkewajiban akreditasi, membayar pajak dan kewajiban lain yang menguntungkan negara.