Sementara itu, Kuasa Hukum Warga Kuningan Timur David Tobing menilai, Kedubes India harus menghargai hak-hak para warga. Salah satunya dengan melibatkan warga dalam proses penerbitan izin pembangunan Gedung Kedubes India.
"Di mana warga menghendaki adanya persamaan hak. Sebagai tetangga dari Kedubes, mereka harus dihargai hak-haknya, dalam hal ini diikutkan dalam proses penerbitan izin pembangunan Kedutaan," tutur David.
Akan tetapi, dia berkata izin pembangunan itu justru telah terbit pada 2017. Bahkan, ada tiga orang yang bukan warga sekitar dilibatkan dalam proses pemberian izin tersebut.
"Ternyata 2017 itu ada 3 orang yang diikutsertakan, sama sekali bukan warga. RT tahun 2017 tidak mengetahui keberadaan 3 orang tersebut, dan perlu kami tegaskan, RT saat itu dan RT saat ini juga ikut menggugat, karena mereka tak dilibatkan baik 2017 maupun 2021," tegas David.
Sebelumnya, Kedubes India menanggapi gugatan warga RT 002 RW 002 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan.