JAKARTA, iNews.id - Anggota Legislatif Partai Perindo yang duduk di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, menyatakan sepakat agar besaran tunjangan perumahan Rp70 juta lebih bagi anggota dewan periode 2024–2029 dievaluasi. Sikap ini disampaikannya atas aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut transparansi dan evaluasi terhadap tunjangan fantastis tersebut.
"Kami sangat menyetujui beberapa tuntutan yang diberikan kepada anggota DPRD Jakarta terkait tunjungan dan lainnya. Kami sudah sepakat untuk dievaluasi," ujar Dina usai beraudiensi dengan perwakilan mahasiswa bersama sejumlah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Dina menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Hari ini kita menerima audiensi teman-teman mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya di DPRD Jakarta. Ada beberapa tuntutan yang diminta untuk mengevaluasi gaji anggota DPRD Jakarta, kedua soal transparansi pengelolaan BUMD," katanya.
Meski demikian, Dina mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan tertib tanpa merusak fasilitas umum. Ia menolak keras aksi anarkistis.
"Saya mengimbau kepada kawan-kawan semua, kami berada di barisan masyarakat, kami adalah wakil dari bapak/ibu semua, kami mengimbau pengunjuk rasa, mahasiswa, teman-teman semua untuk menjaga Jakarta, menjaga kondusivitas Jakarta. Ayo jaga bersama hindari aksi anarkistis, hindari kegiatan yang merusak lingkungan atau keindahan Jakarta," ungkapnya.
Aturan mengenai tunjangan perumahan diketahui tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Jakarta. Kepgub yang diteken Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 Anies Baswedan tersebut menetapkan, pimpinan DPRD mendapat tunjangan Rp78,8 juta per bulan, sedangkan anggota DPRD memperoleh Rp70,4 juta per bulan, termasuk pajak.