Dia menyebut, sebelum menerbitkan obligasi ini, pihaknya lebih dahulu berdiskusi panjang dengan DPRD DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Selain itu, pihaknya juga berdiskusi dengan Bank Dunia, UNDP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya.
"Selain dengan DPRD DKI Jakarta sebagai stakeholder, juga dengan beberapa lembaga-lembaga yang selama ini terbiasa untuk menerbitkan obligasi atau terlibat dalam penerbitan obligasi seperti Bank Dunia, kemudian UNDP, OJK, Bank Indonesia dan sebagainya," ucap Pramono.
Dengan terbitnya obligasi itu, maka Pemprov DKI Jakarta akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan instrumen pembiayaan tersebut.
"Sehingga dengan demikian kalau ini bisa tahun depan obligasi daerah terbit ataupun diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, ini menjadi obligasi yang pertama di Republik," kata dia.