JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN). Hal itu imbas rencana pemotongan dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik dan Sosial, Chico Hakim mengatakan pemangkasan anggaran difokuskan kepada kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.
"Ya mungkin, ya efisiensi mungkin salah satunya itu ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dianggap nggak berdampak langsung untuk masyarakat," ucap Chico saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna dengan Pramono di Balaikota, Senin (6/10/2025).
Menurut Chico, Pramono berpesan agar pemangkasan anggaran tidak berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Gubernur mengingatkan jangan ada pemangkasan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya KJMU, KJP, itu tetap nggak boleh dipangkas bahkan tetap ditambah kalau memang ada kebutuhannya, kan gitu," ucapnya.