JAKARTA, iNews.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga memprotes rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mengubah bekas gedung pemerintahan menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Rencana tersebut direalisasikan Anies jika ibu kota jadi pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Pandapotan meminta Anies jangan sewenang-wenang membongkar bekas gedung pemerintahan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bekas bangunan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Pak Anies tidak memahami manfaat perubahan tata ruang. Jika mau diubah jadi RTH kan berarti harus diubah RDTR-nya (Rencana Detail Tata Ruang), sedangkan masa perubahan RDTR itu 5-10 tahun," ujar Pandapotan, di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Sebelumnya, Anies mengatakan, masyarakat Jakarta akan merasakan manfaat RTH yang dibangun bekas gedung pemerintahan. Selain taman, di RTH itu akan dilengkapi kolam air yang menambah kesejukan.
Sementara sebagian bekas gedung pemerintahan lainnya, akan digunakan untuk komersial. Anies meyakini, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis setelah ibu kota dipindah ke Kaltim.
"Jakarta sendiri akan memiliki kesempatan untuk terus berkembang karena pasti ada kegiatan pembangunan tambahan karena fasilitas yang dipakai untuk kegiatan komersial akan meningkat, perkantoran bisa bertambah," ucapnya.