JAKARTA, iNews.id - Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemilu, tetapi juga oleh sejauh mana representasi politik mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Di kota dengan kompleksitas persoalan yang tinggi seperti Jakarta, penguatan demokrasi substantif menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan publik.
Hal ini mengemuka dalam audiensi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan demokrasi berjalan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga lebih berkualitas dan inklusif.
Dalam forum tersebut, DPW Partai Perindo DKI Jakarta menekankan pentingnya pembaruan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai instrumen untuk menjaga integritas demokrasi. Akurasi dan validitas data dinilai menjadi faktor utama dalam memastikan proses verifikasi partai politik berjalan adil dan transparan.
Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menyampaikan komitmen lembaganya untuk terbuka terhadap berbagai masukan dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi.
“KPU adalah lembaga pelayan, kami siap untuk berdialog dengan siapapun. Ke depan, persiapan verifikasi Partai Politik tentu masih dengan bayangan UU Pemilu sebelumnya, dinamika politik yang terjadi tentu di luar kewenangan kami, termasuk bagaimana kursi DPRD Jakarta tahun 2029 nanti pasca UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” ujar Wahyu.