“Itu kenapa masyarakat banyak menggunakan sepeda motor bukan karena suka tapi banyak yang terpaksa karena tidak adanya angkutan umum," ujar anggota MTI lainnya, Darmaningtyas.
Data BPS menyebut, biaya transportasi masyarakat menengah ke bawah perkotaan sudah menghabiskan 30-40 persen pendapatan. Anggota MTI Danang Parikesit mengingatkan, tanpa angkutan umum yang baik, ada potensi pemiskinan masyarakat perkotaan akibat tingginya biaya transportasi.
Angkutan massal dibutuhkan karena 56 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Bappenas memprediksi angka ini akan terus naik hingga 70 persen di tahun 2030.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menetapkan alokasi anggaran kegiatan buy the service atau subsidi angkutan massal bus perkotaan tahun 2025 sebesar Rp177,49 miliar. Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan dengan periode 2024 yang dialokasikan sebesar Rp437,89 miliar.