JAKARTA, iNews.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap menolak kenaikan UMP yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Serikat buruh itu pun meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan seharusnya direvisi sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menemui perwakilan buruh, beberapa waktu lalu.
“Kami akan terus menuntut agar PP 78/2015 yang menjadi dasar penetapan UMP dicabut,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono, saat dihubungi, Minggu (3/11/2019).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan untuk wilayah DKI Jakarta diketahui besaran UMP 2020 sebesar Rp4.276.349 atau naik 8,51 persen dari UMP 2019 yaitu Rp3.940.000. Besaran nilai UMP tersebut tidak sesuai dengan tuntutan buruh yang menuntut kenaikan sebesar 16 persen atau setara Rp4,6 juta.
Menanggapi UMP yang akhirnya ditetapkan mengikuti PP78/2015, KSPI merencanakan akan menggelar aksi untuk menuntut upah sesuai kajian mereka. “Iya, akan ada aksi tapi tanggalnya belum ditentukan, aksi juga digelar di 100 kabupaten dan kota menunggu upah minimum kabupaten,” kata Kahar.
Sebelumnya, KSPI Jakarta menggelar aksi pada Rabu (30/10/2019) lalu menuntut agar Pemprov DKI Jakarta tidak menyetujui aturan PP 78/2015 dan mengikuti kajian Dewan Pengupahan Buruh untuk menaikan UMP menjadi 16 persen atau setara Rp4,6 juta.
Akhir dari aksi tersebut, KSPI Jakarta bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim 7 sebagai alternatif penghasilan tambahan bagi para buruh agar tidak mengandalkan gaji mereka. Kendati demikian, Ketua KSPI Jakarta Winarso, mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi aksi buruh jika UMP yang disarankan oleh buruh tidak dipenuhi.
“Kalau tetap gunakan PP 78/2015 artinya tetap Rp 4,2 juta dan aspirasi kita tidak ditampung, kita tunggu instruksi dari (KSPI) pusat gimana,” kata Winarso.