"Kita menangkap bahwa masyarakat menginginkan harga beras itu turun karena itu membuat masyarakat menderita. Banyak peristiwa yang berdatangan cukup luas dengan naiknya harga beras dalam dua bulan naik sampai 10 persen. Ini kan serius," tutur Ubaed.
Pengamat politik asal UNJ itu juga menjelaskan selain tingginya harga barang pokok, tuntutan rakyat di tengah gelombang PHK dan tingginya biaya pendidikan, semakin menunjukkan masalah di Republik in. Ia memandang muara dari permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi, yakni Presiden Joko Widodo.
"Di saat yang sama korupsi merajalela, pelanggaran HAM, kebebasan sipil terus dicekam," tegas Ubaed.
"Lalu pemilu mengabaikan etika dan moralitas. Merusak demokrasi dan common enemy-nya presiden Joko Widodo," kata Ubaed.
Oleh sebab itu, Ubaed mengatakan tuntutan utama aksi Rawamangun bergerak tersebut adalah pemakzulan Jokowi.
"Ya saya kira kan kuncinya ada dua, Pertama meminta Joko Widodo mundur. Kalau tidak mau mundur, ya dimakzulkan. Itu mekanisme konstitusi kan," tutur Ubaed.