Dia pun meminta masyarakat yang akan membeli rumah serta pihak swasta tidak perlu khawatir dengan kelanjutan program ini karena Pemprov akan mengatur strategi agar dana talangan KPR tetap tersalurkan. Dana FPPR ini akan dikucurkan setiap tahun anggaran.
"Intinya Rp500 miliar ini akan kita optimalisasi. Swasta tetap bangun saja, harganya dijamin tetap kompetitif, masyarakat yang kira-kira mampu silahkan mendaftar, kita akan sediakan dan optimalkan anggaran yang ada," ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Justin Adrian menganggap program rumah DP 0 rupiah belum berhasil lantaran belum menyentuh langsung kebutuhan warga. Dengan pemangkasan anggaran ini, DPRD menuntut Pemprov untuk mencari solusi lain dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
"Ada rusunawa tersedia 6000 unit, ketersediaannya belum maksimal. Rumah DP 0 rupiah di Jakarta Timur itu banyak yang belum terisi mungkin karena sosialisasinya yang kurang pas, " kata Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI menargetkan pembangunan 13.500 unit hunian DP 0 rupiah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2018-2023. Bangunan siap huni tersebut berada di Klapa Village, Jakarta Timur, dengan nama Menara Samawa.