Selain itu, massa buruh menuntut revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah, agar dikembalikan sesuai rekomendasi bupati dan wali kota.
Tak berhenti di isu ketenagakerjaan, desakan juga diarahkan ke DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Isu politik turut disuarakan dalam aksi ini, yakni penolakan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan merugikan rakyat, khususnya kaum buruh.