Selain Terekhov, beberapa anggota dewan kota juga dinyatakan melanggar undang-undang bahasa oleh otoritas wilayah setempat. Namun tidak jelas apakah mereka juga dihukum denda.
Undang-undang bahasa negara Ukraina disahkan pada 2019 saat pemerintahan Presiden Pyotr Poroshenko, 5 hari sebelum mandat kepresidenannya berakhir. Undang-undang mengharuskan pejabat publik hanya menggunakan bahasa Ukraina saat menjalankan tugas.
Warga juga diharuskan menggunakan bahasa Ukraina di bidang layanan publik, perawatan medis, pendidikan dan sains, serta media massa, meskipun ada beberapa pengecualian. Seseorang yang terbukti melanggar undang-undang ini menghadapi hukuman denda hingga 8.500 hryvnia (sekitar Rp3,6 juta). Besaran denda akan berlipat ganda jika pelanggaran dilakukan berulang.