Kementerian Penerangan Sudan—yang masih setia kepada Perdana Menteri terguling Abdallah Hamdok—lewat laman Facebook-nya menyatakan, konstitusi transisi Sudan hanya memberikan hak kepada perdana menteri untuk menyatakan keadaan darurat. Menurut kementerian itu, tindakan militer Sudan adalah kejahatan.
“Perdana Menteri Hamdok masih merupakan otoritas transisi yang sah,” kata Kementerian Penerangan Sudan.
Selain menjabat perdana menteri, Hamdok juga dikenal sebagai seorang ekonom dan mantan pejabat senior PBB. Menurut Kementerian Penerangan Sudan, pria itu kini ditahan dan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan setelah menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung kudeta.
Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan membahas situasi di Sudan secara tertutup pada Selasa (26/10/2021) ini, menurut para diplomat.
“Kami menolak tindakan militer (Sudan) dan menyerukan pembebasan segera perdana menteri dan lainnya yang telah ditempatkan di bawah tahanan rumah,” kata Juru Bicara Gedung Putih AS, Karine Jean-Pierre.
Kaum muda Sudan yang menentang kudeta melakukan unjuk rasa, membarikade jalan-jalan dan bentrok dengan tentara. Menurut laporan, puluhan ribu demonstran menghadapi tembakan di dekat markas militer di Khartoum. Karyawan Bank Sentral Sudan juga mengumumkan pemogokan massal untuk menolak kudeta.