KUALA LUMPUR, iNews.id - Perseturuan Mahathir Mohamad dengan Anwar Ibrahim tampaknya makin meruncing. Mahathir kembali mengaitkan pembatalan aksi Proklamasi Melayu bulan ini dengan kebijakan pemerintahan Anwar Ibrahim yang dianggap seperti diktator.
Dalam tuduhan terbaru, Mahathir menyebut pemerintahan Anwar melanggar Konstitusi Federal Malaysia karena menghentikan acara tersebut.
Mahathir sedianya menghadiri unjuk rasa Proklamasi Melayu pada Minggu (19/3/2023), namun penyelenggara terpaksa membatalkan acara karena tidak mendapat tempat. Dua venue yang sudah dipesan untuk acara itu membatalkan secara tiba-tiba.
Di acara tersebut akan diumumkan 12 butir Proklamasi Melayu, di antaranya di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mayoritas masyarakat Melayu kehilangan kekuasaan.
Dalam posting-an di Facebook, Senin (27/3/2023), Mahathir mengatakan isi proklamasi tersebut tak sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi Malaysia serta Partai Organiasi Nasional Melayu Beratu (UMNO), partai yang juga bagian dari koalisi pemerintahan Anwar.