Pada Kamis (13/4/2023) malam, Tentara Nasional Sudan mengeluarkan pernyataan keras. Mereka mengatakan, penempatan RSF di Khartoum dan beberapa kota lainnya adalah ilegal dan tidak dikoordinasikan dengan Angkatan Bersenjata Sudan.
Sementara media melaporkan, penyebaran RSF yang tiba-tiba di dekat Pangkalan Udara Merowe adalah pemicu keluarnya pernyataan Tentara Nasional Sudan tersebut.
Lembaga penyiaran Alarabiyah, dengan mengutip sumber, melaporkan bahwa tentara Sudan juga mengerahkan divisinya di Merowe karena adanya “masalah keamanan”. Tentara dilaporkan mengultimatum RSF agar meninggalkan Khartoum dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.
Akan tetapi, RSF mengklaim kehadiran mereka di sana sepenuhnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Pada Desember 2022, militer Sudan dan oposisi negara itu menandatangani perjanjian politik yang mengatur pembentukan pemerintahan sipil transisi di negara itu. Dokumen tersebut mempertimbangkan penunjukan perdana menteri, adopsi konstitusi sementara dan masa transisi dua tahun diikuti dengan pemilihan umum.