Sebagai perancang konstitusi Myanmar pada 2008, militer mengabadikan peran permanen dalam sistem politik. Militer mendapat kuota 25 persen dalam kursi parlemen serta mendapat jatah menteri pertahanan, menteri dalam negeri, serta menteri urusan perbatasan. Militer juga berkuasa dalam memastikan kepentingan utama dalam politik.
Min Aung Hlaing (64) sebenarnya cenderung menjauhi politik. Dia menempuh studi hukum di Universitas Yangon pada 1972-1974.
“Dia orang yang tidak banyak bicara dan juga tidak menonjolkan diri," kata seorang teman sekelasnya, pada 2016.
Min Aung Hlaing lalu melanjutkan studi militer di akademi pertahanan DSA, meskipun baru diterima setelah mencoba tiga kali yakni pada 1974. Menurut seorang teman sekelas di DSA, Min hanya seorang kadet biasa, namun dia terkejut begitu mengetahui kariernya meroket dan cepat naik pangkat melebihi pangkat menjadi perwira.
Selama berkarier di militer, nama Min ikut disebut dalam kekerasan terhadap muslim Rohingya.