Menurut sang menteri, jika mereka muncul lagi di sekolah dengan mengenakan busana tersebut, itu akan menjadi perdebatan baru.
Pada Senin (4/9/2023) malam, Presiden Emmanuel Macron membela kebijakan kontroversial tersebut. Dia mengatakan, ada “kaum minoritas” di Prancis yang membajak agama dan menantang prinsip-prinsip republik dan sekularisme di negara itu.
Sikap kaum minoritas itu, menurut dia, telah mengarah pada konsekuensi terburuk, seperti pembunuhan seorang guru bernama Samuel Paty, tiga tahun lalu. Paty dibunuh setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelas saat mengajarkan materi pendidikan kewarganegaraan.
“Kami tidak bisa bertindak seolah-olah serangan teroris, pembunuhan Samuel Paty, itu tidak terjadi,” katanya dalam wawancara dengan saluran YouTube HugoDecrypte.
Sebuah asosiasi yang mewakili umat Islam telah mengajukan protes ke Dewan Negara (pengadilan tertinggi Prancis yang menangani masalah administrasi publik) atas larangan abaya dan gamis—busana Muslim sejenis untuk pria. Protes yang disampaikan dalam Mosi Aksi untuk Hak-Hak Umat Islam (ADM) itu akan diperiksa pengadilan pada Selasa (5/9/2023) malam waktu setempat.
Sebuah undang-undang yang diterbitkan di Prancis pada Maret 2004 melarang pengenaan tanda atau pakaian yang membuat siswa menunjukkan afiliasi agama di sekolah. Larangan itu juga mencakup salib Kristen berukuran besar, kippa Yahudi, dan jilbab dalam Islam.