Undang-undang berusia 149 tahun melarang institusi pemerintah federal membelanjakan uang yang belum disetujui Kongres, meskipun dengan pengecualian terbatas yakni untuk kondisi darurat yang melibatkan keselamatan jiwa manusia atau melindungi properti.
"Pemerintahan ini menjadi kreatif dalam kemampuannya melanggar hukum dan menguji batasan-batasan," kata Sam Berger, penasihat senior di Center for American Progress yang juga pernah bekerja di kantor manajemen anggaran pemerintahan Presiden Barack Obama, sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/1/2019).
Gaji untuk sekitar 800.000 pegawai pemerintah dihentikan setelah penutupan pemerintah berlaku efektif pada 22 Desember 2018. Namun sebanyak 420.000 di antaranya terpaksa melanjutkan pekerjaan karena mereka bertugas di sektor penting.
Pemerintahan Trump akan memanggil kembali sekitar 46.000 karyawan yang bertugas di institusi pajak, meskipun Departemen Keuangan sebelumnya memutuskan penghentian operasional.
Pegawai lain yang diminta kembali bekerja adalah Asosiasi Pengendali Lalu Lintas Udara. Badan Penerbangan Federal (FAA) menyatakan, setelah cuti selama tiga pekan, para karyawan dipanggil kembali untuk bertugas.