Kantor Daegu Buk-gu mengeluarkan perintah administratif untuk menghentikan pembangunan setelah proyek tersebut menjadi perdebatan. Namun, perintah tersebut dicabut setelah Mahkamah Agung memutuskan pada bulan September bahwa proyek tersebut sah.
Konflik terus berlanjut. Komite Anti-Masjid Daegu nekat memanggang babi di gang menuju lokasi pembangunan. Seorang siswa berani mendorong warga membuang spanduk yang mendukung pembangunan pada bulan Oktober lalu, tapi akhirnya didenda sebesar 300.000 won.
Menyikapi protes warga, Kantor Buk-gu Daegu telah mencoba campur tangan, tapi tidak bisa berbuat banyak. Kantor tersebut telah menawarkan untuk membeli properti di dekat masjid dan mengusulkan dua lokasi alternatif untuk lokasi pembangunan masjid.
Warga setempat yang menolak pembangunan masjid berencana untuk mengumumkan posisinya saat penawaran pembelian pada Kamis lalu. Sementara pemilik tanah tempat masjid akan dibangun telah menolak gagasan lokasi alternatif.
Konflik yang semakin tajam seputar pembangunan masjid menimbukan keprihatinan para ahli dan kelompok masyarakat di Korsel. Profesor Chung Yong-kyo dari Universitas Yeungnam dalam sebuah wawancara dengan media lokal menegaskan, perlu sikap mengakui perbedaan antara kedua belah pihak. Dia juga meminta negara berperan.
"Negara juga harus memainkan peran mediasi yang lebih aktif sehingga mencegah salah satu pihak bertindak terlalu ekstrem,” kata Profesor Chung Yong-kyo.