Israel menganggap seluruh wilayah Yerusalem, termasuk bagian timur, menjadi miliknya setelah dicaplok dalam perang 1967. Langkah itu ditentang komunitas internasional dan dianggap ilegal.
Sebagian besar negara menyatakan status Yerusalem harus ditentukan dalam penyelesaian damai final melibatkan Palestina-Israel, serta tak diitervensi. Namun langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dilanjutkan dengan pemindahan kantor kedubes membuat runyam suasana.
Meski demikian, AS membantah pemindahan kedubes ini berarti mendahului penentuan garis batas Palestina-Israel di Yerusalem, sebelum disepakati dua pihak.
Mantan duta besar AS untuk Israel dan Mesir yang kini mengajar di Universitas Princeton, Dan Kurtzer, menyarankan kepada para pejabat pemerintahan Trump untuk memulihkan kembali kredibilitas AS di mata orang-orang Palestina pascapemindahan kedubes. Tapi dia tetap pesimis akan masa depan perdamaian Palestina dan Israel di bawah peran AS.
"Apakah ada kemungkinan itu? Kecil sekali," ujarnya.